Ratusan Ribu Massa PKS Tak Bawa Bendera Partai

Jakarta - Setelah kena tegur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), PKS rupanya lebih berhati-hati dalam aksi untuk Palestina. Dalam aksi mengecam serangan Israel, di Monas, Minggu (11/1/2009) ini, PKS tidak lagi membawa bendera partai.

Massa PKS yang memadati Monas mencapai 350 ribu orang. “Data dari ranting–ranting sudah 350 ribu orang datang”, kata Usman, salah satu panitia dari PKS, kepada detikcom.

Massa mengibar-ibarkan bendera Palestina dan bendera Indonesia. Masa juga mengusung keranda replika mujahid yang tewas berbalut kain sorban. Tidak tampak bendera PKS yang dalam aksi sebelumnya ramai mewarnai aksi PKS untuk Palestina.

Sampai saat ini masa terus berteriak-teriak “one man one dollar to save palestina”, sambil mengepalkan tangan ke atas dan bernyanyi “Indonesia merdeka, Palestina bebaskan, Israel hancurkan ”.

Situasi Monas saat ini masih ramai meskipun orasi sudah selesai. Sebagian masa sudah berjalan meninggalkan Monas menuju bundaran HI. (van/iy)

Penurunan Tarif Listrik Tinggal Tunggu Waktu

Jakarta - Rencana pemerintah memberikan stimulus ekonomi melalui mekanisme penurunan tarif dasar listrik (TDL) nampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja. Hingga kini pemerintah telah membahasnya di tingkat departemen teknis yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam skema awalnya, kemungkinan besar pemerintah akan fokus pada penurunan tarif multiguna atau Daya Max yang selama ini dibebankan oleh dunia usaha karena menyangkut dengan stimulus yang terkait langsung dengan sektor industri.

"Saat ini sedang di-exercise," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Sabtu malam, (10/1/2009).

Sementara itu pihak PT PLN (persero) selaku eksekutor, akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait rencana kebijakan perubahan tarif TDL tersebut.

"Karena ini kebijakan Pemerintah, sebaiknya yang jelaskan pemerintah saja," kata Direktur Jawa-Bali PT PLN (Persero) Murtaqi Syamsuddin saat dihubungi terpisah.

Seperti diketahui mengenai kebijakan perubahan harga TDL selama ini pemerintah harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR, meskipun tidak harus menunggu keputusan DPR karena dalam APBN, diatur ketentuan kalau pemerintah boleh mengambil kebijakan tertentu untuk menyelamatkan APBN.

Kajian penurunan TDL merupakan rumusan dari audit sektor yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menghadapi krisis.

Dalam audit sektor yang dibahas dalam rapat menko perekonomian beberapa waktu lalu, disimpulkan bahwa masalah biaya produksi dari beban listrik menjadi momok semua sektor usaha termasuk adanya penerapan tarif listrik multiguna. Rapat tersebut mengungkapkan kalangan dunia usaha lebih banyak menginginkan stimulus dalam bentuk pemangkasan TDL.

Rencananya pada hari Senin besok (12/1/2009) pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi 2009 khususnya yang terkait program stimulus ekonomi yang kemungkinan besar sekaligus pengumuman penurunan harga BBM, termasuk rencana penurunan TDL.